224 views

Teladan Keadilan Gus Dur

Teladan Keadilan Gus Dur

Oleh: Lukman Santoso Az*

Dalam karyanya Republik, Plato (427-437 SM) meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik (kebijakan, keberanian, pantangan, dan keadilan). Keadilan sebagai salah satu sifat baik menjadi terma inti dalam gagasan tersebut. Demikian pula Aristoteles (384-322 SM) dalam perspektif yang lebih komprehensif, merumuskan keadilan sebagai kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara ke dua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Dalam konteks Indonesia, membincang gagasan keadilan, tentu tidak bisa menafikan sosok KH Abdurrahman Wahid atau  Gus Dur (1940-2009), yang wafat pada 30 Desember 2009 silam. Saat itu, dunia tersentak, merasa sangat kehilangan tokoh bagi semua agama ini. Kiprah hidupnya, tidak saja layak dinobatkan sebagai tokoh toleransi, tetapi juga tokoh keadilan bagi semua. Ia juga salah satu tokoh terbaik bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan. Kontribusinya bagi bangsa ini, terutama dalam memperjuangkan keadilan sosial yang melampaui batas-batas agama, etnik, kelompok dan ideologi politik patut diapresiasi. Bulan Desember pun kemudian identik sebagai bulan Gus Dur.

Dalam pandangan Gus Dur, keadilan adalah watak natural manusia, juga watak khas agama Islam. Sehingga keadilan melekat dalam diri kemanusiaan seseorang. Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan bahwa manusia adalah mahluk Tuhan paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan Penciptanya, demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta.

Sementara, keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil, merupakan tanggungjawab moral kemanusiaan.

Bagi Gus Dur, keadilan merupakan suatu perintah agama bukan hanya acuan etis atau dorongan moral belaka. Satu perintah agama yang netral politik. Baik keadilan dalam masalah mikro maupun mikro. Dalam banyak hal, keadilan mikro itu seluruhnya tergantung dari bangunan makro sistem kemasyarakatan yang ditegakkan. Banyak ungkapan dari sumber-sumber tertulis dalam Islam yang memungkinkan adanya penafsiran makro yang berdasarkan prinsip keadilan bagi umat manusia. Ungkapan dalam hadits: “Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima (al-yadu al-‘ulyâ khairun min al-yadi al-suflâ),” jelas menunjukkan adanya keharusan dipeliharanya keadilan dalam hubungan antara negara kreditor kepada debitor. Sayangnya, hal ini justru tidak terdapat dalam tata ekonomi modern kita di seluruh dunia saat ini.

Pengertian makro, juga tampak dalam keharusan bagi para pemimpin negara/masyarakat untuk menunaikan tugas membawa kesejahteraan. Adagium fikih menyatakan: “kebijakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin terkait langsung kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin (tasharruf al-imâm ‘alâ al-ra’îyyah manûthun bi al-mashlahah).” Artinya, kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat tercapai, jika pemimpinnya tidak mewujudkan keadilan seluruh warga masyarakat, melainkan hanya untuk sebagian saja.

Oleh karena itu, orientasi pembangunan negara untuk kepentingan masyarakat dan umat harus lebih diutamakan, dan bukannya pengembangan sumber daya manusia yang tinggi maupun penguasaan teknis yang memadai bagi modernisasi. Dengan kata lain, bukan modernitas yang lebih dikejar Islam, melainkan terpenuhinya rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diutamakan. Kehidupan modern yang penuh kenikmatan bagi sekelompok orang bukanlah sesuatu yang dituju Islam, melainkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Prinsip ini sangat menentukan bagi keberlangsungan hidup sebuah negara.

Di sinilah menurut Gus Dur, kemampuan kita untuk menemukan sebuah sistem yang menjamin kepentingan rakyat kebanyakan, di atas kepentingan, dalam batas waktu tertentu, kelompok industrialis pemilik modal. Dalam pengertian ini, asas keseimbangan diperlukan agar kesejahteraan orang kebanyakan benar-benar diperhatikan, tanpa mengekang kelompok industrialis maupun pemilik modal untuk berkembang.

Dalam mewujudkan itu, sebenarnya telah banyak upaya untuk menemukan sistem yang demikian itu. Seperti modifikasi atas ideologi kapitalisme menjadi folks kapitalismus (kapitalisme rakyat), yang mencoba mengoreksi kapitalisme klasik yang hanya mementingkan persaingan bebas, dengan tidak menganggap penting arti rakyat kebanyakan. Di era 1920-an, juga muncul gagasan tentang “Sosialisme Islam” yang diintrodusir HOS Tjokroaminoto, yang walaupun gagal berkembang namun tetap saja harus dihargai sebagai upaya dinamisasi agama tersebut.

Menurut Syaiful Arif (2017) dalam “Humanisme Gus Dur”, bahwa gagasan keadilan Gus Dur ini tercermin dalam 3 konsep. Pertama, umat Islam harus memiliki kesadaran sosial di dalam setiap ibadah atau rukun sosial. Gus Dur menggagas rukun sosial ini untuk menjadi jembatan antara rukun iman dan rukun Islam. Kedua, menempatkan fikih sebagai etika sosial. Baginya, pembahasan hukum Islam bukan hanya pada tema-tema ibadah, jinayah, dan muamalah tetapi juga pada bagaimana memajukan dan menyejahterakan umat Islam dengan menciptakan keadilan sosial. Ketiga, bersandar pada Maqashid al-Syariah, yaitu pemenuhan terhadap hak-hak manusia, termasuk untuk melindungi hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak untuk memiliki harta dan kehormatan.

Gus Dur juga gusar ketika sekelompok orang menjadikan keadilan yang sebenarnya murni watak agama menjadi satu keadilan berdasar ideologi tertentu. Bagi Gus Dur, keadilan ideologis memiliki pilar rapuh yang berbahaya karena keadilan ideologis akan membuahkan tirani. Watak keadilan justru akan menjadi sikap subversif apabila ideologi menyertai secara ketat. Di negeri ini, terdapat kelompok yang berjuang atas dasar ideologi keadilan namun justru watak keadilan yang didominasi ideologi cenderung untuk dikotomis, berpikir sepihak berdasar kepada garis anutan ideologinya. Sehingga sulit dipilah mana keadilan berdasar agama, mana pula berdasar kepentingan politik. Gus Dur pun dulu dijatuhkan oleh kelompok yang menyebut dirirnya pejuang keadilan. Padahal menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan justru merupakan pelanggaran keadilan konstitutif (Syarif Hidayat, 2013).

Akhirnya, mengembalikan fitrah keadilan kepada kerangka dasar agama yang berdimensi sosial sebagaimana dikemukakan Gus Dur dan bukan ideologi politik, terasa semakin urgen dewasa ini. Bangsa ini merindukan keadilan yang obyektif. Keadilan yang mensejahterakan dan bukan keadilan yang cenderung politis mengatasnamakan ideologi. (*Penulis adalah Pengajar Hukum IAIN Ponorogo, Bergiat di ISNU Ponorogo). [AR]

Avatar
Latest posts by admin (see all)
Avatar

admin

Pengelola Website Nyabtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: