357 views

Prinsip Moderasi Sosio-Religius ala Ponorogo

Kênoa Iwaké Aja Buthêk Banyuné:

Prinsip Moderasi Sosio-Religius ala Ponorogo

Izzuddin R. Fahmi*

“Tinggal satu pilihan saja bagi saya dan itu telah saya laksanakan, yakni memilih prinsip-prinsip yang teguh, lalu menerapkan sesuai keadaan. Saya melakukan itu sejak semula agar langsung dapat mencegah dan memperbaiki semua tindakan salah, tanpa mengacaukan seluruh keadaan terlalu awal.” (Herman Willem Daendels (1762–1818), Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda, 1808–1811)[1]

Pada bagian Kata Pengantar Ahli buku Nalar Kritis Keberagamaan, yang ditulis oleh Abid Rohmanu bersama para begawan ISNU Ponorogo, Aksin Wijaya di akhir kalimatnya menyebut karya itu sebagai “pemikiran Islam mazhab Ponorogo” serta menyematkan istilah “keponorogoan”.

Bagi saya ini menarik. Bukan hanya dari segi narasi wacana-wacana diskursif yang ditulis oleh intelektualis yang ‘kebetulan’ tinggal di Ponorogo, tetapi yang tidak kalah penting ialah bagaimana memetik signifikasi yang diambil dari sumber-sumber pengetahuan dan sumber-sumber nilai yang berasal dari Ponorogo itu sendiri.

Mengembangkan visi “Islam Ponorogo” mustinya kongruen sebagaimana ide tentang “Islam Nusantara” atau “Islam Jawa” yang adaptif terhadap kebudayaan sebagai pengalaman kolektif masyarakat setempat (local genius).

Gagasan “pemikiran Islam mazhab Ponorogo” yang dilontarkan Aksin tentu tidak terlepas dari konteks moderasi sosio-religius, atau sebentuk terjemahan dari konsep teoantroposentrik-integralistik yang kerap diusungnya; artinya mengembangkan tentang ajaran-ajaran agama sekaligus tentang kepekaan-kepekaan sosial.

Ini penting, terutama untuk menandingi dan membendung pemahaman kelompok-kelompok ekstrem– puritan-fundamental dan atau sekuler-liberal–yang tidak jarang berdampak merusak persatuan dan mengoyak kerukunan dalam kehidupan bersama.

Meminimalisasi Krisis Makna

Moderasi sosio-religius secara fungsional setidaknya memainkan peran meminimalisasi apa yang disebut “krisis makna” (crisis of meaning); bahwa anggota masyarakat tertentu menerima tanpa ragu lagi tingkat kebetulan makna (kebenaran-semu) yang diharapkan dari mereka, tetapi tidak dapat menandinginya (Berger & Luckmann, 1995: 23).

Terdapat dua tipologi struktur sosial, yang menurut Berger & Luckmann, berkaitan terhadap potensinya terhadap krisis makna. Pertama, masyarakat yang memiliki sistem nilai tunggal dan umumnya mengikat. Tipe ini sesuai dengan masyarakat pra-modern yang statis atau peradaban yang masih terspesifikasi intersubjektif dan rentan terjadi krisis makna.

Kedua, masyarakat yang memiliki sistem nilai majemuk yang setiap unsurnya mampu hidup berdampingan. Masyarakat yang terbuka dan dinamis yang menjunjung nilai-nilai lebih tinggi yang mampu “bertanggung jawab terhadap krisis”.

Tipe yang disebut kedua tercermin misalnya dalam toleransi, yang dianggap sebagai “kebajikan yang tercerahkan”, karena hanya melalui toleransi individu dan kelompok dapat hidup berdampingan satu sama lain, sambil mengarahkan eksistensi mereka pada nilai-nilai yang berbeda (Berger & Luckmann, 1995: 24-25; 29).

Moderasi sosio-religius secara prinsipiel bisa dikatakan “peredam gejolak” dari krisis makna, yang dalam konteks Ponorogo–secara alegoris–dikenal dengan adagium: “Kênoa iwaké aja buthêk banyuné” (dapatkan ikannya jangan buat keruh airnya).

Pengertiannya kurang lebih bagaimana sesuatu dapat menyelesaikan persoalan tanpa mencipta persoalan. Melalui pendekatan historis disini dipaparkan bukti-bukti prinsip moderasi sosio-religius “kênoa iwaké aja buthêk banyuné” dalam sejarah Ponorogo, dimana sejarah atau sebagian cerita tutur yang melingkupi melekat pada ingatan kolektif masyarakat. Pendekatan ini mengisi celah kajian “Islam mazhab Ponorogo” yang belum terlalu disentuh.

Belajar dari Kearifan Lokal

Kita mulai dari narasi Adipati Bathara Katong bersama Pangulu Kyai Ageng Mirah dan Patih Selo Aji, trimurti pendiri Ponorogo, yang berdasarkan Serat Kidung Pono didirikan pada kronogram “Naga Raja Yaksa Tunggal” atau tahun 1518 M (Poerwosoewito, 1965: 34). Dalam proses mendirikan pusat pemerintahan yang independen, meskipun di bawah yurisdiksi Kerajaan Demak (1478–1581), ketiganya tercatat beberapa kali mengalami “benturan sosial” dengan pemukim awal dan penguasa lokal, namun diselesaikan dengan prinsip moderasi sosio-religius.

Pertama, dengan Jayadipa dan Jayadrana, pemukim awal yang masih menganut kepercayaan kuno Majapahit. Yang disebut kedua konon berwujud metafisika supramanusia. Awalnya keduanya tidak menerima Bathara Katong, namun setelah mengetahui bahwa Katong masih keturunan Majapahit (trahing kusuma rembesing madu) dua bersaudara itu menerima dengan terbuka.

Kedua, dengan Ki Ageng Kutu, seorang penguasa lokal penganut Siwaisme sekaligus pemimpin warok kharismatik. Mulanya Ki Ageng Kutu menolak pemerintahan baru karena berbeda kepercayaan dengannya dan mayoritas penduduk setempat. Sampai akhirnya Bathara Katong mengambil resolusi kompromistis dengan menikahi putri Ki Ageng Kutu, Ken Gandini, dan menunjuk putranya yang lain, Suromenggolo, sebagai pejabat pemerintahan.

Saya kurang setuju dengan narasi mainstream yang menyatakan bahwa terjadi pertumpahan darah antara Bathara Katong dan Ki Ageng Kutu. Ini karena latar belakang sosial Ki Ageng Kutu sebagai warok, yang sejatinya mengedepankan kedamaian dan harmoni, daripada kekerasan dan konfrontasi. Serat Kidung Pono, pada syair Asmaradana, bait ke-4 menguatkan pandangan ini (Poerwosoewito, 1965: 37):

para warok kang utami

malah sugih subasita

ngati-ati wicarane

datan ninggal tatakrama

ngayomi mring sesama

para warok yang sejati

justru kaya akan etika pada sesama

berhati-hati dalam ucapan

tidak meninggalkan tata krama

mengayomi pada sesama[2]

Di belahan Ponorogo yang lain dan di periode yang berbeda, narasi dari Tegalsari menunjukkan prinsip moderasi yang idiosinkratik.

Pertama, pada masa awal Tegalsari. Kyai Ageng Muhammad Besari (w. 1747) bersama saudaranya Kyai Nur Sodik (w. 1742?) di tahun 1740-an mendirikan masjid dan pesantren sebagai pusat keagamaan di atas bekas tempat keagamaan pra-Islam di Desa Tegalsari. Kyai Ageng Muhammad Besari sebagai pemimpin keagamaan mengetengahkan sinkretisme ajaran mistik Islam, etika religius Jawa dan sisa-sisa kepercayaan Tantrayana yang ada di masyarakat setempat.

Kyai Ageng Muhammad Besari juga merefleksikan prinsip moderasi yang tampak dalam secara terbuka menerima Pakubuwana II (1726–1749), raja Karaton Kartasura-Surakarta, saat mengungsi  ketika terjadi peristiwa Geger Pecinan pada 1742 (Fokkens, 1877: 320).

Kedua, pada masa keemasan Tegalsari. Saat pesantren dipimpin oleh Kangjeng Kyai Kasan Besari (w. 1862), cucu Kyai Ageng Muhammad Besari, santri Tegalsari mencapai 252–300 orang (tercatat ada yang dari Cirebon, Krawang, Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta dan Madiun) dan sepenuhnya gratis (geheel vrij). Mereka diterima dari segala lapisan masyarakat apa saja (Fokkens, 1877: 330). Dari sini tampak Pesantren Tegalsari selain menjunjung prinsip moderasi juga egaliter.

Pada periode Ponorogo modern, jejak-jejak moderasi agak terlihat samar namun masih dapat diidentifikasi. Misalnya, Bupati Raden Mas Adipati Aryo (R.M.A.A.) Cokronegoro I (menjabat 1856–1883) dikenal mengayomi rakyatnya sekaligus sangat loyal pada pemerintah Hindia-Belanda hingga mendapatkan penghargaan: “Gouvernement Goud Ster Orde van Oranje Nassau Koninklijk Nederlandsche Leger” (Anugerah Bintang Emas Tata Kelola Kepemerintahan dari Tentara Kerajaan Belanda).

Selain itu sang Bupati juga dikenal sebagai muslim yang taat dan ketat dalam menerapkan hukum Islam. Berbeda dengan Bupati R.M.A.A. Cokrohadinegoro (menjabat 1907–1916) yang setengah hati pada pemerintah kolonial dengan mendukung gerakan Sarekat Islam, sehingga tidak jarang terjadi “benturan kepentingan” dengan Asisten Residen maupun dengan Residen Madiun (V.J. Hofland, menjabat 1907–1914).[3]

Di era pemerintahan Bupati Cokrohadinegoro, Ponorogo terbilang multibudaya. Kelompok-kelompok tarekat Islam berkembang, kelompok masyarakat jemaat Kristen mulai tumbuh (cikal-bakal Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Trenceng, Jenangan), dan merebaknya komunitas wayang wong yang peraganya mayoritas orang Cina (Wang Hien).

Signifikansi Historis

Akhirnya, melalui intisari serpihan-serpihan historis tersebut, setidaknya ada dua signifikansi yang dapat kita petik. Pertama, sebagai sumber didaktis bagi masyarakat, dengan pengalaman sejarah, untuk belajar dari masa lampau. Bersama dengan pengalaman itu diperoleh nilai-nilai yang relevan di masa saat ini.

Kedua, sebagai landasan nubuat perilaku sosial–setelah mengetahui apa yang harus diperbuat di masa kini–yang bersifat adaptif-antisipatif untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini sistem-sistem nilai (moralitas, budaya, religiusitas) yang tidak ahistoris menjadi seperangkat pelengkap bagi moderasi. (*Penulis adalah pengangguran yang berharap jadi dosen). [AR]

Bibliografi

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning: The Orientation of Modern Man. Gütersloh: Bertelsmann Foundation Pub. 1995.

Fokkens, F. “de Priesterschool te Tegalsari”, dalam Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. ed. W. Stortenbeker & W.P. Groeneveldt. XXIV. S’-Gravenhage: Martinus Nijhoff. 1877.

Poerwosoewito, Serat Kidung Pono. Ponorogo: Nirbata. 1965.


[1]Ik had slechts een pertij te kiezen, en dit heb ik gedaan, om naamelijk vaste beginselen aan te nemen, en derzelve naar gelang der voorkomende zaken toe to passen, vooral ook om, van het eerste ogenblik af, alle voorkomende misbruiken dadelijk tegen te gaan en te verbeteren, zonder echter de zaken te vroeg uit hun geheel te brengen.” Herman Willem Daendels, Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen, onder het Bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels, rider, luitenant-generaal & in de Jaren 1808-1811, vol. I (‘S-Gravenhage: Van Cleef, 1814), 19.

[2] Kajian yang lebih mendalam terhadap warok lihat dalam J.B.M de Lyon, “Over de Waroks en Gemblaks van Ponorogo”, Koloniale Tijdschrift, 30 (1941), 740-761.

[3] Terkait daftar pejabat pemerintahan, baik Bupati maupun Residen, selengkapnya lihat dalam Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië (Batavia: Landsdrukkerij, 1830-1914).

Avatar

admin

Pengelola Website Nyabtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: