141 views

Paradigma Moderasi Pesantren

Paradigma Moderasi Pesantren

Oleh: M. Taufik Kustiawan*

Perilaku dan cara pandang pemahaman seseorang terhadap agama sering kali mengalami perubahan begitu cepat. Perubahan seperti ini sering terjadi ketika seseorang mulai tumbuh dewasa. Perubahan perilaku keagamaan rupanya banyak terjadi di kalangan remaja yang menempuh pendidikan di sekolah umum. Mereka rupanya banyak terpapar gerakan paham konservatif yang lebih cenderung memunculkan paham Islam eksklusif serta menolak kultur-kebudayaan sebagai lensa untuk melihat dan mengaplikasi ajaran Islam.

Sejak kebangkitan Islam di Timur Tengah pada abad ke-20, menandai keterlibatan politik dan agama semakin bergerak dominan. Peristiwa ini menyebabkan perubahan secara komunal terhadap sektor pendidikan, ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Sebab kebangkitan Islam tersebut memunculkan beragam gerakan islamisme yang berafiliasi terhadap kelompok Islam transnasional seperti Wahhabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain-lain. Gerakan Islam konservatif ini sejak lengsernya Orde Baru telah tumbuh subur di Indonesia akibat memiliki ruang kebebasan era reformasi.

Paradigma Keragaman

Keragaman kelompok Islam di Indonesia tidak semuanya memiliki sikap moderat yang menjunjung nilai “perbedaan dalam persaudaraan, persaudaran dalam perbedaan”. Konsep ini pernah diutarakan oleh Buya Syafii (dengan menyitir Al-Quran surat Al-Baqarah: 256, dan surat Yunus: 99). Konsekuensinya, perbedaan dalam suatu penafsiran agama tidak lantas memicu perseturuan atau tindakan kekerasan. Justru perbedaan itulah yang seharusnya dihargai dan dirawat sebagai wujud pluralitas-kewarganegaraan. Namun, problem sosial-keagamaan (konflik) tersebut masih saja terjadi di Indonesia. Sehingga salah satu upaya yang patut dikerjakan adalah mengajarkan moderasi beragama melalui pendidikan pesantren.

Karel A. Steenbrink dalam bukunya berjudul Pesantren, Madrasah, Sekolah (1974), mengisahkan pergolakan sosial-politik yang terjadi di masa kolonial. Di masa itulah tumbuh berbagai organisasi-organisasi Islam seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Jamiatul Khair, Al-Irsyad, Muhammadiyah, Perti, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Organisasi ini lambat-laun memiliki pengaruh dan berkontribusi besar terhadap sektor pendidikan, ekonomi, sosial, politik. Meskipun pada mulanya berbagai organisasi tersebut memiliki perbedaan pandangan keagamaan, namun tujuan mereka sama, yaitu membebaskan dan memerdekakan masyarakat dari belenggu kolonial.

Namun, pemerintah kolonial memiliki strategi untuk menghadapi gerakan pan-islamisme yang mulai memiliki suara keras untuk memperkeruh kebijakan kolonial. Sehingga strategi yang dilakukan pemerintah kolonial menggunakan regulasi (peraturan hukum) serta memberlakukan politik-etis pada para pejabat pribumi. Di masa itu sistem pendidikan kolonial masih diskriminatif terhadap masyarakat pribumi . Pada masa itu, pendidikan yang diajarkan masyarakat kelas menengah ke bawah melalui pesantren, surau, dan masjid. Sistem pendidikan pesantren inilah yang kemudian mempengaruhi perilaku atau sikap seseorang dalam menyikapi problem sosial.

Pendidikan pesantren memiki kesejarahan panjang dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Salah satunya yang memiliki eksistensi kuat dalam memperjuangkan nilai tersebut adalah pondok pesantren Tebuireng yang didirikan oleh K.H Hasyim Asy’ari. Pada 1910-an, pesantren Tebuireng memiliki peran dominan dalam melestarikan dan mengembangkan tradisi pesantren. Hal inilah yang kemudian membedakan organisasi Nahdlatul Ulama—yang juga berawal dari genealogi pesantren Tebuireng, mengembangkan sikap moderat dan menerima budaya sebagai unsur dalam memahami agama.

Lathiful Khuluq pernah menulis buku berjudul Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H Hasyim Asy’ari (2009). Ia menjelaskan bahwa kesadaran politik K.H Hasyim Asy’ari terhadap kolonialisme tentu tidak dapat dilawan dengan senjata, tetapi dapat dilawan dengan cara mengembangkan bidang pendidikan dan kebudayaan. Melalui pondok pesantren inilah K.H Hasyim Asy’ari mengharapkan pendidikan tidak hanya mengajarkan tradisi Islam murni, tetapi juga untuk mengimbangi pendidikan Barat supaya mampu berpikir dan memiliki wawasan yang luas. Tentu harapannya adalah pesantren dengan pendidikan yang kontekstual.

Pesantren Berparadigma Moderat sebagai Solusi

Tentu paradigma di atas dapat diterapkan terhadap sistem pendidikan yang ada di pesantren untuk senantiasa memadukan ilmu agama dan realitas kontesktual (ilmu umum secara komprehensif). Tampaknya hal ini pernah dikembangkan dalam sistem pendidikan di Indonesia oleh Kiai Wahid Hasyim, putra K.H Hasyim Asy’ari. Zamakhsyari Dhofier dalam disertasinya berjudul Tradisi Pesantren (2011), mengisahkan perjuangan Kiai Wahid Hasyim sebagai konseptor pendidikan Islam di Indonesia.

Kiai Wahid Hasyim adalah budayawan yang berasal dari pesantren yang mampu melakukan modernisasi dalam sistem pendidikan Islam. Pasca “Perang Revolusi” yang dimenangkan masyarakat Indonesia, Kiai Wahid Hasyim pada 29 Desember 1949 diangkat oleh presiden Soekarno menjadi Menteri Agama. Gagasan utama yang dilakuan Kiai Wahid Hasyim adalah menjadikan ilmu pengetahuan (realitas kontekstual) sebagai modal untuk memahami ajaran Islam, menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai tuntunan moral.

Langkah konkret yang dilakukan Kiai Wahid Hasyim adalah mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pertama kali di Yogyakarta. Kehadiran kampus agama diharapkan mampu menjembatani pendidikan pesantren, madrasah, untuk senantiasa menyebarkan nilai-nilai Islam moderat yang menjunjung tinggi kebudayaan di Indonesia.

Warisan kebijakan yang telah dibuat oleh Kiai Wahid Hasyim masih dapat kita rasakan yang tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan RI Nomor 4 Tahun 1950. Salah satu substansi dalam Undang-undang tersebut adalah “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga-negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan Tanah Air (pasal 3)”.

Warisan Kiai Wahid Hasyim tentang modernisasi tradisi Pendidikan Islam (termasuk yang di pesantren) patut kita kembangkan sebagai upaya menangkal gerakan Islam konservatif (radikal). Di tengah maraknya perselisihan pendapat politik, aksi-aksi anarkisme, kekerasan, dan terorisme, dapat diminimalisasi melalui pemilihan pendidikan pesantren yang moderat. Sebab banyak sekali kasus yang terpapar paham Islam konservatif (yang sering diwakili oleh gerakan Wahhabi, Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir) bermula dari pemilihan sistem dan lembaga pendidikanyang salah.

Doktrin-dokrin seperti pemberlakuan formal syariat Islam dan khilafah menjadi ideologisasi Pendidikan Islam yang bersifat eksklusif. Ia sering kali bertabrakan dengan nilai-nilai subtantif islami dan dan berseberangan dengan sistem demokrasi keindonesiaan. Sebab sistem demokrasi mengajarkan kepada warga negara untuk senantiasa bersikap toleran, tasamuh, dan mutual respect. Sehingga penting untuk dicermati kembali, bahwa pendidikan pesantren yang berbasis Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah patut sebagai pilar organisasi yang menjaga kedamaian umat manusia dengan moderasi pendidikan yang diterapkan. (Penulis adalah Alumni Santri Ponpes Nurussalman Laweyan Surakarta, Nominator II Lomba Artikel Populer). [AR]

Avatar
Latest posts by admin (see all)
Avatar

admin

Pengelola Website Nyabtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: