369 views

Otoritas Keagamaan dan Kontra Radikalisme

MUI, Otoritas Keagamaan, Kontra Radikalisme dan Terorisme

Oleh: Abu Muslim*

Radikalisme muncul karena faktor pengetahuan yang melatarbelakangi pelakunya. Pemahaman yang keliru dan sempit tentang ajaran agama yang dianutnya menjadikan ia bertindak radikal dan mendorong tumbuhnya chauvinisme. Kasus pembunuhan empat warga di Sigi yang dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur adalah contoh konkrit hal tersebut.

Tindakan radikal yang di ketuai Ali Kalora itu jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan Pancasila, karena berperilaku sewenang-wenang hingga merenggut nyawa orang. Kenapa mereka tega melakukan tindakan sadis itu?

Hal di atas kiranya – mendasarkan pada pandangan Azyumardi Azra – tindakan radikalisme disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang salah, eksklusif, literal, sepotong-potong ayat, tafsir yang sempit terhadap doktrin, ideologi maupun teologi. Di sisi lain mereka cenderung tidak memberi ruang bagi kelompok-kelompok lainnya. Dia menambahkan kasus seperti itu ternyata sudah ada sejak zaman sahabat Ali Bin Abi Thalib pada kaum Khawarij yang tega tega membunuh siapa pun yang dinilai kafir.

Persoalan pemahaman keagamaan yang literal, tafsir sempit selkyaknya dapat segera diluruskan pemahamannya oleh orang yang memiliki kapasitas yang baik. Seperti di Indonesia, pemahaman itu selayaknya disampaikan oleh orang yang mempunyai kapasitas pengetahuan seperti MUI. Pertanyaannya mengapa perlu peran MUI? Jawabanya karena masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam masih lebih percaya kepada ulama yang diyakini bahwa ulama menjadi tokoh yang otoritatif dalam agama Islam dan dianggap orang yang salih, maka dari itu fatwanya banyak diikuti.

Memang MUI mempunyai peran untuk membimbing, membina serta mengayomi umat Islam dan masyarakat Indonesia. Seperti pernyataan KH. MIftachul Akhyar ketua MUI Pusat yang baru saja terpilih menjadi ketua masa khidmat periode 2020-2015: “Tugas-tugas para ulama sebagaimana pada umumnya kita ketahui adalah berdakwah. Dakwah itu mengajak bukan mengejek sebagaimana yang kita ketahui”.

KH. Miftachul juga berpesan kepada ulama dalam berdakwah: “merangkul, bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mendidik bukan membidik, membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, membela bukan mencela”.  Pernyataan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini menjadi angin segar bagi kita, di mana Ulama bisa menjadi pemandu kehidupan, baik dalam beragama dan hubungan sosial dan bernegara di Indonesia yang lebih baik.

Sudah saatnya kembali memikirkan bagaimana melakukan counter radikalisme dan teorisme melalui internalisasi nilai-nilai Islam Wasathiyah sebagai penyeimbang beragama dan bernegara yang multikultural seperti di Indonesia. Nah disinilah, ulama mempunyai peran vital di Indonesia sebagai pemegang otoritas keagamaan.

Khaled Abou el Fadl menyatakan bahwa sifat otoritas terdapat dua yakni koersif dan persuasif. Sifat otoritas koersif yakni kemampuan sesorang dalam mengarahkkan, mengancam, bahkan menghukum. Sifat otoritas ini memaksa agar tunduk atas kehendaknya. Sedang otoritas persuasif bersifat mengarahkan pikiran dan keyakinan seseorang atas dasar kepercayaan. Otoritas ini melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif yang berasal dari seseorang. Sebab itu, otoritas ini terkait erat dengan pengetahuan dan kharisma seseorang.

Otoritas kedua ini lah yang melekat pada MUI. Bagaimana perkumpulan ulama adalah orang yang mempunyai kapasitas keilmuan dan pengetahuan tentang agama yang luas sehingga membentuk kharisma keagamaannya. Lantas bagaimana hubungan antara otoritas keagamaan dengan kontra radikalisme dan terorisme? otoritas dalam Islam berada di tangan ulama, kiyai atau ustaz, yakni orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk memberi interpretasi atas kitab suci dalam menyelesaikan persoalan umat dalam bentuk fatwa. Kemudian fafwa tersebut dapat menjadi rujukan umat.

Selain itu, otoritas ini juga dapat membentuk serta mempengaruhi pandangan umat Islam untuk mengidentifikasikan persoalan tertentu, menghukum penyimpangan seperti tindakan radikal, kesewenang-wenangan dan kesesatan pengikut suatu ajaran tertentu. Dalam Agama Islam yang berdasar pada wahyu kitab suci, menempatkan otoritas keagaman lebih pada kekuasaan menyusun, tetapi memiliki otoritas pada teks dan metode penafsiran kitab suci. Otoritas agama menjadi tangan panjang atas wahyu Tuhan.

Dengan begitu, otoritas keagamaan yang melekat pada MUI mampu membendung radikalisme dan terorisme yang sudah mulai tumbuh di Indonesia. Dengan menyampaikan pesan-pesan Islam Wasathiyah yang berprinsip inklusif toleran dan moderat dengan beragam cara, baik offline berdakwah dari mimbar ke mimbar maupun dunia online melalui media sosial. KH. Hasyim Muzadi mengatakan bahwa dalam menangani terorisme dengan cara Indonesianis, yakni dengan pelibatan para ulama otoritatif sebagai ujung tombak dalam berdakwah. Dakwah kontra radikalisme oleh ulama otoritatif yang bersifat masif akan menjadi jalan lapang kedamaian dan terpinggirkannya radikalisme keagamaan.  (Penulis adalah Alumni UIN Sinan Kalijaga Yogyakarta). [AR]

Avatar
Latest posts by admin (see all)
Avatar

admin

Pengelola Website Nyabtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: