396 views

Menemukan Surga di Tengah Pandemi

Menemukan Surga di Tengah Pandemi dan Pemecatan Presiden

Aksin Wijaya*

Setiap yang ada di dunia ini (kainunah) pasti mengalami proses perubahan (sairurah) menuju ada yang lain (shairurah), sehingga bisa dikatakan perubahan sebagai sunnatullah. Perubahan itu bisa dimulai dari dunia ide, dan bisa juga dimulai dari realitas. Perubahan bentuk pertama didasarkan pada asumsi, ide bisa mengubah realitas, sedang perubahan yang kedua didasarkan pada asumsi, realitas bisa mengubah ide. Perubahan yang dimulai dari ide biasanya lahir dari tokoh-tokoh besar, seperti perubahan yang dialami dunia Arab masa lalu. Dunia Arab pada awalnya dikenal sebagai dunia jahiliyah, lalu diubah menjadi dunia yang tercerahkan oleh ide yang dibawa oleh nabi besar Muhammad SAW. Sedang perubahan yang dimulai dari realitas biasanya disebabkan oleh peristiwa-peristiwa besar, salah satunya adalah perubahan kesehatan masyarakat. Dunia, termasuk Indonesia saat ini diguncang oleh munculnya penyakit korona yang tentusaja menggangu kesehatan masyarakat.

Penyakit yang awalnya bersifat epidemi ini (berawal di Wuhan Tiongkok), dinyatakan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) karena ia sudah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Terdapat dua hal utama yang berhubungan dengan pandemi covid-19 ini, yakni proses penyebarannya dan tingkat kematiannya. Menurut analisis medis, penyakit ini menyebar dengan cepat melalaui persentuhan antara seseorang yang terinfeksi virus korona dengan orang lain yang masih sehat. Dari persentuhan itulah, korona berkembang biak. Namun, tidak setiap persentuhan itu mengakibatkan seseorang terinfeksi. Seseorang akan terinfeksi ketika terjadi persentuhan lalu tangan mereka yang sehat dan bersentuhan dengan mereka yang terinfeksi itu memegang wilayah fisik yang berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh terutama paru-paru, seperti mulut, hidung, telinga, mata, bisa melalui makanan dan minuman, bisa juga melalui pernafasan. Karena paru-paru itulah yang menjadi tempat berkembang biaknya penyakit korona, dan membuat manusia bisa mati.

Untuk menghindari penyebaran itu, dari sisi sains kesehatan, masyarakat dianjurkan untuk tidak melakukan kontak langsung dengan mereka yang terinfeksi, dan ketika terjadi kontak langsung disarankan untuk segera membersihkan tangannya dengan air dan alat-alat pembersih, seperti sabun dan lain sebagainya, karena tangan itulah yang biasanya menyentuh anggota tubuh yang menjadi tempat masuknya virus korona ke dalam paru-paru. Begitu juga, kita disarankan menggunakan masker agar mulut tetap terjaga dari penyebaran penyakit mematikan ini.

Bertolak pada analisis medis, pemerintah membuat kebijakan memutus matarantai penyebaran covid-19 dengan membuat berbagai kebijakan yang dikenal dengan Psycal Distancing Bersekala Besar (PSBB), jalan tengah dari jalan yang biasa ditempuh Negara-negara lain seperti Italia, Spanyol dan sebagainya, yakni lockdown. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat menjaga jarak, memakai masker dan selalu mencuci tangan. Tentu saja, penerapan PSBB di lapangan melihat tingkat kasusnya yang dialami masing-masinf wilayah di Indonesia yang dibagi menjadi zona hijau, kuning dan merah.

Kebijakan pemerintah dalam menangani kesehatan fisik dan kesehatan masyarakat itu tentu saja berdampak pada kehidupan ekonomi dan politik, karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan lantaran tempatnya bekerja dilarang beroperasi, terutama di perusahaan-perusahaan swasta. Sebagai antisipasi terganggunya stabilitas ekonomi masyarakat, pemerintah membuat kebijakan lanjutan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak covid-19, baik dalam bentuk pemberian sembako maupun BLT. Kendati tidak mengatasi persoalan ekonomi masyarakat, setidaknya dapat membantu mereka selama masa pandemi berlangsung. Kebijakan ini tidak hanya menguras kondisi keuangan Negara dan terganggunya kondisi perekonomian nasional, tetapi juga rawannya stabilitas perpolitikan Nasional. Tak pelak lagi, muncul berbagai kritik terhadap pemerintah, mulai dari tuduhan pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan kesehatan masyarakat, tidak mampu mempertahankan stabilitas ekonomi nasional, lalu munculnya “tuntutan” penurunan presiden, baik melalui wacana, seperti diadakannya seminar bertajuk “persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”, maupun aksi lapangan.

Perubahan lainnya yang diakibatkan dari munculnya penyakit korona adalah berkaitan dengan pemahaman dan kehidupan keagamaan masyarakat, karena masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religious yang senantiasa menjadikana agama sebagai basis kehidupannya. Perubahan realitas kehidupan termasuk kehidupan kesehatan masyarakat akan mempengaruhi perubahan pemahaman dan kehidupan beragama. Sebagaimana pemerintah, analisis sains kesehatan tentang kondisi kesehatan masyarakat yang rentan terjangkiti virus itu dijadikan pijakan oleh lembaga dan organisasi keagamaan semacam MUI, NU dan MD untuk membuat fatwa keagamaan. Fatwanya berkaitan dengan hak asasi manusia: hak hidup dan kehidupan; serta hak beragama dan menjalankan keyakinan keagamaanya. Di sinilah muncul problem, karena yang dijaga dari fatwa keagamaan itu adalah sama-sama hak asasi masyarakat. Menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain yang tertuang dalam PSBB bertujuan menjaga hak hidup dan kehidupan masyarakat, sedang masyarakat di sisi yang lain juga mempunyai hak beragama dan menjalankan keyakinan keagamaannya. Di sinilah fawa diperlukan.

Pada umumnya, MUI, NU dan MD yang mewakili mayoritas umat Islam di Indonesia memberikan fatwa untuk tidak menjalankan kegiatan keagamaan yang mengundang orang banyak dalam satu tempat, seperti pengajian umum, kegiatan sosial keagamaan, seperti tahlilan, kendurenan, perkawinan, dan kegiatan spiritual keagamaan yang bersifat mahdah, seperti melaksanakan shalat berjama’ah, baik untuk shalat jum’at, limawaktu, tarawih maupun shalat ied fitri. Di antara argumentasi yang dibangun oleh mereka adalah kaidah ushul fiqh yang berbunyi la darara wa la dirar, yang bisa diartiken, tidak boleh melakukan dan membiarkan kemudaratan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain; juga didasarkan pada peristiwa historis yang terekam dalam hadis nabi, bahwa diperlukan menjaga jarak bahkan dalam bentuk karantina ketika terjadi wabah pandemi tha’un di Syam di masa nabi Muhammad dan Umar bin Khathab.

Kebijakan pemerintah dan fatwa lembaga dan organisasi sosial keagamaan itu ternyata disikapi berbeda oleh masyarakat, terutama dari sisi keagamaan. Ada yang menyikapinya secara membabi buta, dan ada yang menyikapinya secara apresiatif. Mereka yang masuk pada kelompok pertama, tidak hanya menolak kebijakan dan fatwa keagamaan secara wacana, tetapi juga menerjemahkan penolakannya itu dalam bentuk aksi lapangan, bahkan tidak segan mereka meluapkannya melalui ujaran-ujaran kebencian, seperti menuduh pemerintah, MUI, MD dan terutama NU hendak menghancurkan umat Islam, lalu menuduh umat Islam yang tidak shalat jum’at sebagai kafir. Mereka membangun narasi, mereka tidak takut pada korona, dan mereka hanya takut kepada Allah. Penyakit korona hanya menimpa mereka yang tidak beriman dan tidak shalat. Merekapun bersikukuh untuk mengadakan kegiatan keagamaan yang mengudang orang banyak, begitu juga melaksanakan kegiatan ritual keagamaan berjama’ah, baik ibadah wajib, seperti shalat jum’at maupun ibadah sunnah, seperti shalat tarawih dan ied fitri. Di sisi lain, ada banyak masyarakat yang mengapresiasi kebijakan pemerintah dan fatwa ulama’ itu, sembari melaksanakan shalat berjama’ah di rumah masing-masing bersama keluarga besarnya.

Kedua sikap itu tentu saja dipengaruhi banyak faktor. Selain faktor politik, juga kualitas pemahamannya terhadap agama. Mereka yang masuk kelompok pertama biasanya tidak mendalam pemahaman keagamaannya, dan memahami agama secara tekstual-eksklusif, sehingga mereka beragama secara kaku. Agama tidak membuat mereka rendah hati, sebaliknya membuat mereka sombong dan mengaku paling beragama. Kelompok kedua biasanya dipegang oleh mereka yang mendalam pemahaman keagamaannya, dan memahami agama secara kontekstual-inklusif, sehingga mereka beragama dengan damai, tenang, rendah hati, terbuka, fleksibel dan senantiasa menghargai perbedaan pendapat.   

Kedua sikap itu membawa implikasi yang berbeda bagi kondisi kesehatan masyarakat. Sebagian dari mereka yang ngotot melasanakan shalat berjama’ah terbukti menularkan covid-19, bukan hanya kepada sesama jama’ah, tetapi juga kepada masyarakat lain di luar jama’ahnya. Kondisi ini tentu saja semakin meresahkan masyarakat. Bisa dikatakan, keberagamaan mereka membuat resah masyarakat. Sebaliknya, pihak kedua yang mengapresiasi kebijakan pemerintah dan fatwa ulama’ melaksanakan shalat jama’ah bersama keluarga di rumah. Selain memutus rantai penyebaran penyakit korona, dan menjaga kesehatan masyarakat, sikap mereka justru semakin mempererat tali asih keluarga, hidup harmonis dan spiritualis. Di situlah muncul apa yang menjadi tujuan dari keluarga, yakni mawaddah wa rohmah. Dengan beragama secara kontekstual-inklusif, keluargaku menjadi surgaku. Keluargaku menjadi surgaku ketika keluargaku sehat lahir dan batin. (Penulis adalah Anggota Dewan Ahli PC ISNU Ponorogo). [AR]

Sumber Gambar: mamikos.com/

Avatar
Latest posts by admin (see all)
Avatar

admin

Pengelola Website Nyabtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: