177 views

Masa Depan Agama Kepercayaan di Indonesia

Kritik Nalar Pesimisme Relasional Agama dan Negara: Menubuatkan Masa Depan Agama Kepercayaan di Indonesia

Izzuddin R. Fahmi*

“Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran…” (Manawa Dharmasastra, V.109)

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan bukan atas dasar negara-agama (religion-state), melainkan didasarkan atas negara-bangsa (nation-state). Mengapa disebut Negara Kesatuan? Sebab Indonesia terdiri dari beraneka ragam budaya, suku-bangsa, agama dan kepercayaan yang dipersatukan dalam satu negara (unity in diversity) sebagaimana dalam semboyan negara, “bhinneka tunggal ika” (berbeda-beda itu sama).

Alasan keberadaan (raison d’etre) suatu negara-bangsa tidak lain adalah persamaan di atas perbedaan, dengan mengutip Ernest Renan: “l’essence d’une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses” (hakikat sebuah bangsa adalah bahwa semua individu memiliki banyak persamaan dan telah menanggalkan banyak perbedaan) (Renan: 1947: 892).

Kemajemukan bangsa Indonesia berasal dari berbagai ragam suku dan adat-istiadat, termasuk agama. Di samping enam agama resmi negara (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu), juga terdapat apa yang disebut agama-kepercayaan yang jumlahnya tidak sedikit. Kemendikbud melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencatat terdapat 187 kelompok Penghayat Kepercayaan di 13 Provinsi atau 3,14% dari total penduduk Indonesia (Kompas.com, 22 November 2017).

Konteks persamaan dalam hal ini adalah bagaimana mereka, para pemeluk/penghayat agama-kepercayaan, mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara sama seperti pemeluk agama resmi yang lain. Negara tidak boleh membiarkan diskriminasi terhadap penghayat agama-kepercayaan sebab mereka dilindungi oleh konstitusi; sebaliknya, para penghayat agama-kepercayaan juga dibutuhkan kontribusinya dalam pembangunan negara. Hubungan timbal-balik antara agama dan negara ini terkadang masih dipandang pesimis oleh sebagian orang (baca: pemikir).

Relasi Agama dan Negara: Suatu Tinjauan Pesimistis dan Historis

Pesimisme sebagai sensibilitas filosofis dipahami sebagai gagasan yang tidak meyakini akan makna keteraturan, tetapi meyakini akan makna kegagalan yang menyejarah (Dienstag, 2006: 5). Konsep agama dan negara beserta relasinya yang organik secara pesimistis spekulatif dibedakan dari struktur yang dikotomis sakral–profan. Singkatnya, menyangsikan adanya hubungan meyakinkan antara agama dan negara.

“Agama”, ujar Immanuel Kant, “adalah pengakuan atas semua kewajiban sebagai perintah ilahi” (Religion, d.i. zur Erkenntnis aller Pflichten als göttlicher Gebote) (Kant, 1792: 233). Kalaupun agama dipahami sebagai kewajiban etis–dan bukan sebagai fenomena sosial–, maka agama bukan tidak mungkin ‘hanya’ menjadi tujuan akhir (summum bonum) yang-kodrati (imanen) ke yang-adikodrati (transenden), dan negara tidak mutlak perlu atas kehidupan (pengalaman) agama.

Sebaliknya, pandangan pesimistis-religius seperti halnya Feuerbach berargumen bahwa Tuhan dibentuk dari proyeksi pikiran subjektif manusia, sehingga konsekuensi logisnya, agama adalah mimpi (religion is a dream) (Feuerbach, 1989: 204). Sementara bagi penganut pesimis negara-bangsa seperti Anderson, negara-bangsa tidak lebih dari komunitas politik yang imajiner meskipun secara inheren terbatas dan berdaulat (Anderson, 2006: 6). Dengan demikian, hubungan agama dan negara–perspektif pesimistis–hanya sebatas abstraksi yang bisa jadi mensubordinasi satu sama lain. Inilah satu dari sekian kemungkinan faktor, a priori, yang menimbulkan disharmoni (ketidakselarasan) antara agama dan negara.

Salah satu contoh yang dapat dikatakan relevan menggambarkan pesimisme relasional agama dan negara dalam historiografi sejarah Indonesia adalah Gerakan Samin pada abad XIX. Gerakan ini, atau lebih tepatnya disebut aliran religius, disebarluaskan oleh Surontiko Samin (1859–1914) yang dimulai sekitar tahun 1890 di Blora.

Ajarannya disebut sebagai “Agama Adam” yang identik dengan paham mistik Jawa Kuno. Samin dan pengikutnya menganggap institusi agama (Islam) dan negara (Belanda) sebagai munafik sejati dengan ungkapan: “krenah kelawan grenah” (sesuatu yang jahat, namun ditampilkan sebagai sesuatu yang berguna), dan menolak membayar pajak, sehingga Belanda menganggapnya sebagai gerakan subversif terhadap negara (Benda dan Castles, 1969: 224).

Begitu juga pascaperistiwa 1965, terjadi konversi agama masal setelah dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXVII/1966 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memeluk salah satu dari lima agama yang resmi diakui negara dan pemerintah Indonesia. Akibatnya, sebagian pemeluk/penghayat agama-kepercayaan atau agama lokal yang tidak termasuk dalam agama resmi negara harus ‘terpaksa’ pindah agama ke agama yang diakui negara. Fakta sejarah ini membuktikan bahwa ‘politisasi agama oleh negara’ yang diskriminatif bahkan represif semakin mendukung argumen nalar pesimisme relasional antara agama dan negara.

Inklusi Sosial: Arah Baru Perkembangan Agama Kepercayaan di Indonesia

Dalam rangka membedah ‘jalan terjal’ paradigma pesimistis agama dan negara, khususnya terhadap agama kepercayaan di Indonesia, sementara meminjam pendekatan kritik ideologi milik Habermas; bahwa kritik ideologi merupakan refleksi intersubjektif konteks struktural-konstitutif dan konteks potensial-aplikatif, sehingga menghasilkan hubungan yang berubah dalam wacana praktis bagi mereka yang berkepentingan (Habermas, 1973: 10).

“Mereka” yang dimaksud di sini adalah para penghayat agama-kepercayaan itu sendiri. Konteks struktural-konstitutif berkaitan dengan landasan hukum atau produk kebijakan publik yang mengatur keberagamaan penghayat agama-kepercayaan. Sedangkan konteks potensial-aplikatif berhubungan dengan elemen-elemen sosial yang mendukung keberlangsungan keberagamaan penghayat agama-kepercayaan di dalam dan bersama dengan negara.

Adapun konsep yang ditawarkan dalam wacana praktis terhadap agama kepercayaan dalam hal ini melalui apa yang disebut sebagai inklusi sosial atau upaya pengarusutamaan ide kewargaan sebagai proses membangun relasi sosial demi terbukanya kesempatan yang sama dan pemenuhan hak-hak dasar bagi setiap warga negara sehingga dapat berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan kebijakan, aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan pembangunan (Maarif dkk., 2019: 5). Pendekatan inklusi sosial dalam konteks ini terdiri dari tiga upaya utama, yaitu: kebijakan, pelayanan dan penerimaan. Ketiganya saling terkait dan bersifat sirkuler.

Pertama, kebijakan: afirmasi dan rekognisi. Para penghayat kepercayaan mendapatkan kekuatan moral dan hukum setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Upaya tindak lanjut negara dalam hal ini diartikulasikan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil No. 471.14/10666/Dukcapil) tertanggal 26 Juni 2018, tentang Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mencakup petunjuk pencatatan Kartu Keluarga dan perubahan KTP-el., yang semula pada kolom agamanya kosong atau (–) diubah menjadi “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Kedua, pelayanan: akomodasi dan sinkronisasi. Beberapa upaya yang telah dan berpotensi dikembangkan antara lain: (a) pelayanan pendidikan, melalui pengembangan kurikulum yang didasarkan pada Permendikbud No. 27 Tahun 2017 tentang Pendidikan Kepercayaan; (b) pelayanan administrasi pada pencatatan nikah dan akta kelahiran; (c) pelayanan dan pendampingan lembaga usaha ekonomi melalui Koperasi Usaha Bersama.

Ketiga, penerimaan: apresiasi dan sosialisasi. Penguatan ruang publik, seperti kegiatan saresehan, presidium, audiensi, dan lokakarya penghayat kepercayaan bersama dengan masyarakat umum beserta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), dan organisasi masyarakat lainnya.

Memproyeksikan masa depan eksistensi agama-kepercayaan dalam bingkai keindonesiaan dapat bermakna: pertama, mendiseminasi gagasan keberagamaan pluralis dalam mengawal upaya pemenuhan hak-hak dasar para penghayat agama-kepercayaan. Kedua, merevitalisasi kebijakan publik yang dapat menampung aspirasi dan partisipasi penghayat agama-kepercayaan secara emansipatoris di era keterbukaan informasi. “Mendengungkan moderasi beragama? Lha wong hak-hak pemeluk agama minoritas seperti kami saja masih sebatas periuk tanpa nasi, sekedar formalisasi nirsubstansi.” Ungkapan tersebut mungkin melukiskan suasana hati para penghayat agama-kepercayaan. Apakah pantas kita mengklaim sebagai umat moderat dan warga negara egalitarian di saat pemeluk agama lain sedang berjuang memungut hak-haknya di ‘rumah besar’ negara ini? (Penulis adalah Alumni Pascasarjana IAIN Ponorogo. [AR].

Gambar: beritagar.id

Bibliografi:

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso. 2006.

Benda, J. Harry & Lance Castles, “The Samin Movement”, Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde, 2. 1969.

Dienstag, Joshua Foa. Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit. New Jersey: Princeton University Press. 2006.

Feuerbach, Ludwig. The Essence of Christianity. trans. George Eliot. New York: Promotheus Books. 1989.

Habermas, Jürgen. Theory and Practice. trans. John Viertel. Boston: Beacon Press. 1973.

Kant, Immanuel. Kritik der Practischen Vernunft. Riga: Johan Friedrich Hartknoch. 1792.

Kompas.com, “Sebetulnya Berapa Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia”, https://www.kompas.com/sains/read/2017/11/22/124500723/sebetulnya-berapa-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia- (diakses 28/10/2020).

Maarif, Samsul dkk. Merangkul Penghayat Kepercayaan melalui Advokasi Inklusi Sosial: Belajar dari Pengalaman Pendampingan. Yogyakarta: CRCS UGM. 2019.

Renan, Ernest. “Qu’est-ce qu’une Nation?” in Oeuvres Complètes. Paris: Calmann-Lévy. 1947.


* Pengangguran yang berharap jadi dosen.

Avatar
Avatar

admin

Pengelola Website Nyabtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: