167 views

Kebijakan Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab tentang Larangan Berbisnis bagi Penguasa

Kebijakan Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab tentang Larangan Berbisnis bagi Penguasa

Oleh: Ahmad Syafi’i SJ.

Dalam hal memilih gubernur, khalifah ‘Umar ra. mengikuti metode yang pernah diterapkan oleh Rasulullah saw. Sebagaimanahalnya Nabi saw, ‘Umar hanya memilih mereka yang memenuhi syarat (al-akfaa’, qualified), dapat dipercaya (al-umanaa’, trustworthy), dan lebih cocok dari pada yang lain untuk jenis pekerjaan ini, berusaha keras untuk membuat pilihan terbaik. Dia tidak menunjuk siapa pun yang “meminta” menjadi gubernur.

Beliau berpandangan bahwa memilih gubernur sama halnya dengan memenuhi suatu amanah (min baabi adaa’i al-amaanah). Amanah tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk menunjuk orang terbaik yang dia dapat temukan untuk setiap jabatan. Berpaling dari kandidat terbaik dan memilih orang lain akan menjadi pengkhianatan terhadap Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.

Secara lebih detail, beberapa standar kualifikasi yang ditetapkan dan dijadikan acuan oleh ‘Umar dalam memilih gubernur adalah: 1) aspek otoritas, kapabilitas dan amanah (al-quwwah wa al-amaanah, capability and trustworthiness); 2) aspek pengetahuan dalam penunjukan gubernur (maqaam al-‘ilmi fi al-tawliyah); 3) mengetahui cara melakukan sesuatu (al-basharu bi al-‘amal); 4) aspek penduduk gurun dan penduduk kota (ahl al-wabar wa ahl al-madar, desert-dwellers and twon-dwellers); 5) memiliki sifat kasih sayang terhadap rakyat (al-rahmah wa al-shafaqah ‘ala al-ra’iyyah); 6) bukan dari unsur kerabat (la yuwalli ahadan min aqaaribihi); 6) tidak akan member jabatan kepada orang yang mencari jabatan (la yu’thi man yathlubuhaa); 7) melarang para pejabat untuk berbisnis (man’u al-‘ummaal min muzaawalah al-tijaarah); dan seterusnya. [Waqaa’i Nadwah al-Nadhmi al-Islaamiyah,I/295-296].

Khusus terkait poin yang ketujuh, ‘Umar melarang para Gubernurnya untuk terlibat dalam perdagangan (baca: berbisnis). Kebijakan ini bisa dilihat dalam riwayat berikut:

رُوِيَ أنَّ عامِلاً لِعمر بن الخطاب إسمه الحارث بن كعب بن وهب, ظَهَرَ عله الثراء, فَسَألَهُ عمر عَنْ مَصْدَرِ ثرائه فأجاب: خرجْتُ بنفقة معي فاتجرتُ بها. فقال عمر: أما واللهِ, مابعثناكم لتتجروا وأخذ منه ما حصل عليه مِن رِبْحٍ. [الإدارة الإسلامية ص213].

Diriwayatkan bahwa seorang pegawai ‘Umar yang bernama al-Harits ibn Ka’ab ibn Wahb mulai menunjukkan tanda-tanda kemakmurannya. ‘Umar bertanya kepadanya tentang sumber kekayaan ini dan dia menjawab: “Saya punya uang dan saya terlibat dalam perdagangan dengannya.” Umar berkata, “Demi Allah, kami tidak mengirimmu untuk terlibat dalam perdagangan!” dan dia mengambil dari keuntungannya yang telah dia hasilkan.

Pertanyaannya, kenapa khalifah ‘Umar melarang para aparaturnya untuk terlibat dalam dunia bisnis dan perdagangan? Karena ‘Umar hendak menutup pintu kemadharatan (sadd al-dzari’ah) yang akan ditimbulkannya. Karena, jika para pejabat dibiarkan untuk berbisnis kala itu, minimal akan menimbulkan tiga dampak negatif. Pertama, pejabat yang bersangkutan bisa jadi kurang konsen dan kurang fokus dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya lantaran juga mengurusi bisnis. Bahkan, bisa jadi si penguasa lebih konsen mengurusi bisnisnya dari pada menunaikan amanahnya sebagai wakil rakyat. Kedua, jika para penguasa berbisnis, bisa jadi pemasukan pajak ke kas negara menjadi berkurang, jauh dari yang seharusnya. Ketiga, secara tidak langsung aktivitas bisnis dan usaha rakyat akan dihadapkan dengan kompetisi yang sangat mungkin tidak fair dengan sektor usaha dari para penguasa dengan backing kekuasaan plus fasilitas yang melekat padanya.

Karenanya, benar apa yang dikatakan oleh sosiolog besar abad pertengahan, Ibn Khaldun (1322-1406 M) berikut:

اَلتِّجارَةُ لِلسُّلْطانِ مُضِرَّةٌ لِلْجَباياَ وَمُفْسِدَةٌ لِلرِّعايا. [مقدمة إبن خلدون, ص 281]

“Bisnis oleh penguasa cenderung merugikan pemasukan negara dan merusak kesempatan usaha rakyat“.

Pertanyaan berikutnya, bolehkan bagi penguasa yang mampu menghindari, minimal, ketiga dampak negatif tersebut untuk terlibat dalam dunia bisnis? Jika ia betul-betul amanah dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya dalam berbisnis sehingga bisa menghindari ketiga dampak negatif tersebut, menurut saya, boleh-boleh saja.

Pertanyaan terakhir, jika di masa kekhalifahan sahabat saja yang tentunya kadar keimanannya lebih tinggi dari kadar keimanan sahabat penguasa jaman now para Gubernur dilarang untuk terlibat dalam dunia bisnis, adakah kira-kira dari kalangan para pemimpin dan penguasa era sekarang yang betul-betul mampu memisahkan antara urusan pemerintahan di satu sisi, dengan urusan bisnisnya pada sisi yang lain??? (Penulis adalah Dosen Insuri Ponorogo dan Pengurus PC ISNU Ponorogo)

Avatar
Avatar

admin

Pengelola Website Nyabtu

One thought on “Kebijakan Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab tentang Larangan Berbisnis bagi Penguasa

  • Avatar
    January 2, 2020 at 12:59 pm
    Permalink

    Semoga bisa diaplikasikan dalam pemerintahan kita lNDONESIA Yii.. ammiinn..

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: