158 views

Dialektika Marxis

Kelas: Sebuah “Pemfosilan” Makna & Dialektika Marxis

Oleh: Izzuddin R. Fahmi*

“Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.” (Mazmur 19:7)

Proses perkembangan pemikiran tidak selamanya jelas dan terang, sebagaimana rangkaian sejarah yang secara cermat disusun berdasarkan “serpihan-serpihan” peristiwa kronologis. Begitu juga konsepsi-konsepsi dari seorang tokoh pemikir tidak jarang mengalami pergeseran maksud yang telah diinterpretasikan ulang oleh seorang pemikir lain.

Karl Marx (1818–1883) dalam serakan-serakan gagasannya sebagai artefak pengetahuan sosial telah “dipaksakan” sama, atau “disamakan” dengan istilah “Marxisme” yang cenderung ke arah politis-ideologis. Istilah itu sendiri sebenarnya merupakan sebutan bagi pembakuan ajaran formal Karl Marx oleh kedua teoritikus Marxisme klasik, Friedrich Engels dan Karl Kautsky.

Georg Lukács–seorang tokoh Neo-Marxis–menyebut Karl Marx bukan seorang Marxis dan bahwa Marxisme (klasik) telah meyimpang dari apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Karl Marx. Lukács cenderung menyetujui istilah Marxisme Ortodoks sebagai representasi pemikiran Marx yang autentik. Marxisme Ortodoks menerima hasil penyelidikan Marx secara kritis. Ortodoksi dalam hal ini merujuk secara eksklusivitas pada metode; suatu keyakinan ilmiah, bahwa materialisme dialektis adalah jalan menuju kebenaran dan metodenya dapat dikembangkan, diperluas dan diperdalam hanya sepanjang garis yang ditetapkan oleh para pendirinya (Lukács, 1968: 2).

Salah satu pemikiran Marx yang berpengaruh adalah gagagasannya tentang kelas. Akan tetapi, dalam berbagai tulisannya, Marx tidak pernah secara gamblang dan eksplisit menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “kelas”, seoalah makna kata itu sudah jelas oleh dirinya sendiri (?). Misalnya dalam halaman awal salah satu karyanya: “Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen” (Sejarah semua masyarakat yang ada sampai pada saat ini adalah sejarah perjuangan kelas) (Marx, 1946: 33).

Kelas dalam makna tersebut berarti “kelas sosial”, yaitu gejala khas masyarakat pascafeodal, sementara dalam konteks masyarakat kuno disebut “kasta”. Bagi Marx sebuah kelas dapat dianggap sebagai kelas dalam arti sebenarnya apabila ia bukan hanya secara objektif merupakan kelompok (sosial) tertentu dengan kepentingannya, melainkan juga secara subjektif memiliki kesadaran diri sebagai kelas, sebagai kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki kepentingan sekaligus memperjuangkannya.

Pengertian ini oleh sebagian kalangan Marxis telah “digeser” ke arah ekonomi-kapitalis, sehingga pra-asumsinya “kelas sosial” dianggap sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi–yang sepertinya didasarkan oleh pendapat Marx–bahwa masyarakat kapitalis terdiri dari tiga kelas (bukan dua kelas sebagaimana anggapan kalangan Marxis), yaitu kaum buruh (yang hidup dari upah dan jumlahnya lebih banyak), pemilik modal (yang hidup dari laba) dan para tuan tanah (yang hidup dari riba/rente tanah).

Pertentangan Kelas

Karl Marx menyatakan pelaku utama perubahan sosial bukan individu-individu tertentu, melainkan kelas-kelas sosial. Dalam masyarakat pekerja terjadi apa yang disebut sebagai “keterasingan” (alienasi), yaitu kondisi di mana hasil kerja dan kegiatan bekerja tidak lagi milik para pekerja itu sendiri, melainkan milik para pemilik produksi.

Bertolak dari keterasingan itulah maka lahir dalam setiap masyarakat polarisasi kelas, yaitu kelas buruh dan kelas majikan. Kelas buruh bekerja dengan menjual “tenaga” mereka kepada kelas pemilik, sedangkan kelas majikan menguasai alat-alat produksi sekaligus menguasai “manusianya”. Jadi, dalam hubungan produksi, yang berkuasa (kelas penguasa) adalah para pemilik, sedangkan yang dikuasai (kelas yang-dikuasai) adalah para pekerja. Jumlah kelas yang-dikuasai lebih banyak dari pada kelas penguasa.

Jika ditarik lebih jauh, hubungan antara keduanya juga dapat dikatakan sebagai hubungan penghisapan atau eksploitasi. Pemilik modal adalah “kelas penghisap” tenaga kerja orang lain, sebaliknya buruh merupakan “kelas terhisap” demi keuntungan pemilik, atau “kelas penindas” dan “kelas tertindas”, yang harapan, tuntutan serta hak-haknya dirampas. Tentunya hal ini mengarah pada pihak-pihak yang secara moral telah “memonopoli” atau “menguasai” kebenaran, misalnya dengan menganggap bahwa hanya kelompoknya-lah yang “benar” dan yang lain “salah”, meskipun secara subjektif. “Kebenaran tidak ada dengan sendirinya. Kebenaran tidak berada di luar kekuasaan, namun berada di dalam kekuasaan”, Focault melanjutkan, “Kebenaran adalah kekuasaan…” (Foucault, 1980: 131-133). Kedua pertentangan kelas inilah yang diperlawankan dengan istilah “borjuis” dan “proletar”.

Negara dan Agama: Inti Tindakan Kelas?

Pertentangan kelas terjadi tidak ada kaitannya dengan sikap hati atau moralitas, melainkan secara objektif karena perbedaan kepentingan. Menurut Marx, setiap kelas sosial bertindak sesuai dengan kepentingannya yang ditentukan oleh situasi-eksistensialnya. Misalnya, sekelompok “wakil rakyat” belum tentu menjadi cerminan suara rakyat (vox populi) yang diwakilinya. Tidak jarang mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya (partai atau fraksi dalam parlemen) daripada kepentingan publik secara umum.

Sistem tersebut stabil karena salah satu diantara dua pihak, berkuasa (wakil rakyat), sedangkan pihak yang lain dikuasai (rakyat). Kelas penguasa berkepentingan mempertahankan kemapanan (status quo) sehingga bersikap konservatif. Sebaliknya, kelas yang-dikuasai berusaha memperjuangkan kehidupannya, keadilannya, kesejahteraannya, sehingga pada umumnya bersikap progresif. Baginya perubahan secara keniscayaan merupakan pembebasan.

Sebagaimana ungkapan Marx: “Negara… bertujuan untuk mempertahankan syarat-syarat kehidupan dan kekuasaan kelas berkuasa terhadap kelas yang dikuasai secara paksa”, maka kebanyakan kebijakan negara lebih menguntungkan kelas-kelas “atas”. Negara dalam pandangan Marx termasuk “lawan”, bukan kawan, karena dianggap selalu mendukung kepentingan kelas penindas. Contoh, pencuri dari rakyat kecil sering diperlakukan tidak manusiawi seolah tidak mempunyai akses keadilan hukum. Berbeda dengan para koruptor yang menunjukkan “tanpa malu” telah menghisap kepentingan umum dengan hukuman yang “main-main”?

Sebuah tindakan kelas berupa gerakan reformasi dalam pandangan Marx tidak memiliki pengaruh dalam membebaskan ketertindasan, justru malah menguntungkan kelas “atas” karena reformasi dianggap sekedar upaya pendamaian perlawanan kelas. Perlu adanya tindakan-tindakan nyata yang lebih revolusioner non-sekuler. Jika hanya revolusi (kekerasan), sebagaimana yang Marx khawatirkan, hanya akan menimbulkan jatuhnya korban, tentu yang lebih banyak dari kelas tertindas. Antitesis dari tesis Marx yang “alergi” terhadap agama justru agama adalah “jalan keluar” sumber nilai revolusi.

Meminjam ide Hassan Hanafi, bukan bermaksud menjadikan agama sebagai “tunggangan” perubahan, melainkan menjadikan nilai-nilai dan spirit agama sebagai dasar bagi perjuangan revolusioner. Umpamanya, “Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (kelas) sebelum mereka mengubahnya (revolusi) sendiri” (Q.S. 13:11). Ini sekaligus menolak pandangan Marx bahwa agama dianggap menghambat perjuangan kelas (?). (*Penulis adalah alumni Pascasarjana IAIN Ponorogo)

Bibliografi:

Foucault, Michel. Power/Knowledge. trans. Colin Gordon. New York: Pantheon Books. 1980.

Lukács, Georg. History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics. trans.  Rodney Livingstone. Cambridge: The Merlin Press. 1968.

Magnis-Suseno, Franz. Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Marx, Karl & Friedrich Engels, Das Komunistische Manifest. Hamburg: Phönix Verlag. 1946.


Ilustrasi: https://nalarpolitik.com/materialisme-dialektis-konsep-metode-filsafat-marx/

Avatar
Avatar

admin

Pengelola Website Nyabtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: